Wednesday, December 19, 2007

Menhub Bantah Balas Dendam

Menhub Jusman Syafii Djamal membantah surat edaran yang dikeluarkan pihaknya agar maskapai menghindari memesan pesawat Uni Eropa (UE) merupakan sikap balas dendam. Ini terkait masih diberlakukannya larangan terbang bagi pesawat milik maskapai penerbangan nasional di wilayah udara Eropa.

JAKARTA (SINDO) –Menurut Menhub, yang dilakukan Departemen Perhubungan (Dephub) hanya untuk memberikan peluang bagi maskapai agar tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar akibat putusan pemerintah menghentikan pengiriman inspektur kelaikan pesawat ke UE. ’’Kami tidak ada maksud untuk balas dendam,”tuturnya saat dihubungi SINDO, tadi pagi.

’’Dephub malah sangat menghormati putusan tersebut. Bahkan, berupaya untuk memahami jalan pemikiran yang dilakukan UE. Sebab, kalau maskapai penerbangan tetap memesan pesawat dari UE, pesawat tersebut tidak akan dapat diterbangkan ke Indonesia. Ini karena registrasi Indo-nesia tidak diakui UE,”ujarnya.

Dia menambahkan, imbauan itu tidak akan diberlakukan selamanya. Artinya,ketika Eropa kembali memperbolehkan maskapai nasional untuk terbang di wilayah udara mereka, imbauan yang berhubungan dengan pengiriman instruktur kelaikan di pabrik pesawat dipesan juga akan dihentikan. Selain itu, saat ini sejumlah maskapai penerbangan sudah ada yang memesan pesawat buatan Eropa,yakni Mandala Airlines dan Batavia Air.

Setelah diberi penjelasan, kedua maskapai penerbangan tersebut akhirnya dapat memahami maksud dari Dephub. ’’Mandala sekitar 30 pesawat, sedangkan Batavia sekitar 15 pesawat,” jelasnya.

Sementara itu, Head of Corporate Communication Mandala Airlines Trisia Megawati KD menyatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pembelian 30 pesawat dari Airbus. Sebab, mereka sudah mengeluarkan investasi mencapai jutaan USD. ’’Kami sudah mengeluarkan investasi sangat besar,’’ tuturnya.

Saat ini, Mandala telah menerima satu pesawat buatan Airbus.Pada 2008 mendatang, perusahaan pesawat Eropa itu diperkirakan kembali mengirim enam pesawat lagi. Namun, lanjut dia, Mandala sangat memahami kebijakan yang ditempuh pemerintah. Bahkan, perusahaannya juga sempat mempertanyakan alasan UE dan memasukkanMandaladalam listlaranganterbang. Padahal, teknisi dan pesawat Mandala banyak yang dari Eropa. Pengamat hukum penerbangan Kamis Martono menyatakan, kebijakan membalas sikap Eropa merupakan tindakan yang tepat.

Sebab, pada 1976 lalu, Amerika Serikat (AS) pernah mengurangi penerbangan KLM ke negara Paman Sam tersebut. Namun, langkah tersebut dibalas UE dengan membatalkan semua pesanan DC dan Boeing dari AS. Kalau hal itu tidak dilakukan, jelas dia, pemerintah bisa meninjau kembali bilateral air transport agreement (BATA) dengan negaranegara Eropa.

Nah, hal itu bisa mengarah pada larangan terbang sejumlah maskapai penerbangan dari UE ke Indonesia.’’Jika itu terjadi, mereka akan kesulitan terbang ke Australia,”tuturnya.

Dia menegaskan, kalau larangan terbang yang dilakukan UE sangat kental dengan nuansa bisnis dari negara-negara Eropa dan AS. Uni Eropa merasa maskapai penerbangan nasional tidak terlalu banyak memesan pesawat buatan pabrik Eropa.(hermansah)

No comments: